Asta Cita dan Pemberdayaan UMKM: Membangun Indonesia Emas 2045. Oleh: Muhammad Chairul Basyar

Asta Cita dan Pemberdayaan UMKM: Membangun Indonesia Emas 2045. Oleh: Muhammad Chairul Basyar

Sinar5news – Jakarta -Lima tahun ke depan, perjalanan ekonomi Indonesia akan berada di bawah kepemimpinan pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru ini adalah memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja bagi lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia, UMKM memegang peran kunci dalam visi “Indonesia Emas 2045.”

Pentingnya UMKM dalam Ekonomi Indonesia 
 
Sejak awal kemerdekaan, visi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita ini sejalan dengan peran strategis UMKM dalam menyokong perekonomian rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju dan kemiskinan menuju 0%. Peran UMKM akan sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% per tahun yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
 
Namun, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan geopolitik serta krisis perubahan iklim memberikan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan dan pengembangan sektor UMKM. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya melindungi sektor ini, tetapi juga mendorong pertumbuhannya secara berkelanjutan dan inklusif.
 
Asta Cita dan Program Kerja untuk UMKM
 
Dalam dokumen visi dan misi yang diusung pada Pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperkenalkan Asta Cita, yang berfokus pada delapan misi utama untuk Indonesia. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan daya saing ekonomi rakyat, termasuk UMKM. Melalui program “Hasil Terbaik Cepat” (PHTC) dan 17 program prioritas yang dipaparkan, pemerintah akan berupaya memberikan dukungan penuh kepada UMKM, mulai dari akses pembiayaan, pengembangan kapasitas, hingga digitalisasi.
 
Salah satu langkah yang sangat diharapkan dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah peningkatan akses terhadap permodalan bagi UMKM. Selama ini, salah satu kendala utama bagi UMKM adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui kebijakan fiskal yang pro-UMKM, seperti insentif pajak dan penyederhanaan regulasi, sektor ini dapat tumbuh lebih pesat. Pemerintah juga perlu mendorong bank-bank nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan kredit yang lebih terjangkau bagi pelaku UMKM.
 
Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan daya saing UMKM di pasar global. Dalam visi RPJPN 2025-2045, disebutkan bahwa Indonesia harus meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di kancah internasional. UMKM, dengan segala potensinya, dapat menjadi bagian penting dari strategi ekspor nasional. Dengan bantuan teknologi dan digitalisasi, UMKM Indonesia diharapkan dapat menembus pasar internasional, menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global.
 
Digitalisasi sebagai Kunci Pemberdayaan UMKM
 
Salah satu inovasi yang harus menjadi prioritas dalam pemerintahan baru ini adalah akselerasi digitalisasi UMKM. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya transformasi digital untuk menjaga keberlangsungan usaha. UMKM yang beradaptasi dengan teknologi digital, baik dalam hal pemasaran maupun manajemen usaha, terbukti lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah Prabowo-Gibran dapat melanjutkan program-program digitalisasi yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pelatihan e-commerce, akses teknologi finansial, dan platform digital untuk UMKM.
 
Dalam konteks ini, peran infrastruktur digital menjadi sangat krusial. Ketersediaan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, akan membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Pemerintah juga harus mendorong kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan solusi teknologi yang mudah diakses dan terjangkau bagi UMKM.
 
Menyelaraskan UMKM dengan Agenda Lingkungan
 
Satu lagi tantangan yang tidak bisa diabaikan adalah perubahan iklim. Indonesia, sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu segera beradaptasi dengan kebijakan ramah lingkungan. RPJPN 2025-2045 menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emissions. Dalam konteks ini, UMKM harus didorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 
Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan momentum ini dengan menciptakan insentif bagi UMKM yang bergerak dalam sektor ekonomi hijau. Kebijakan ini tidak hanya akan mendukung upaya nasional dalam mengatasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan peluang baru bagi UMKM untuk berkembang di pasar yang semakin peduli dengan isu-isu keberlanjutan. Misalnya, UMKM yang memproduksi barang-barang ramah lingkungan dapat memperoleh insentif pajak atau subsidi dari pemerintah.
 
Kolaborasi dan Gotong Royong sebagai Kunci
 
Sesuai dengan semangat gotong royong yang selalu ditekankan dalam pemerintahan Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan target besar ini. Pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu membangun ekosistem yang mendukung inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM.
 
Gotong royong inilah yang menjadi roh dari pembangunan ekonomi bangsa, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, dalam Pembukaan UUD 1945, telah meletakkan dasar bagi Indonesia untuk terus maju dan sejahtera melalui kolaborasi antar seluruh elemen bangsa. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kesempatan emas untuk melanjutkan dan memperkuat warisan ini dengan memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi penggerak utama perekonomian nasional.
 
Harapan Besar Era Baru UMKM Indonesia
 
Lima tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat penting bagi UMKM Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, harapan besar ada pada penguatan sektor ini sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, akselerasi digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan, UMKM Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 
( Penulis adalah Praktisi Koperasi dan UKM Indonesia, saat ini penulis aktif sebagai CEO IDM Cooperatives, CEO IDM Film Sejahtera (Rumah Produksi Film IDM), dan Pegiat Blockchain Indonesia Untuk Koperasi dan UMKM ).

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA