Sinar5news– Jakarta-Pasca putusan MK atas diperkenankan partai kecil boleh memajukan calon kepala daerah di pemilu kada tahun 2024 adalah angin segar untuk demokrasi yang selama ini dipasung oleh partai besar. Putusan MK ini sempat mau dipreteli oleh DPR di Senayan dan pada saat yang bersamaan wakil rakyat parlemen jalanan yang diwakilkan seluruh mahasiswa Indonesia menyerbu rumah DPR di seluruh Indonesia memaksa Senayan urung merubah Undang Undang Pemilukada dan tetap melaksanakan putusan MK.
Mahasiswa Indonesia kembali maju menyelamatkan Demokrasi Indonesia yang sedang sakit. Karena secara hukum Internasional dan nasional Rakyatlah pemilik ibu Pertiwi, entah itu dari kalangan pemuda pemudi, mahasiswa berhak mengambil alih negri ini selaku generasi penerus, jika pelaksana/ petugas /abdi negara dari level tertinggi presiden ke bawah tidak melaksanakan amanat rakyat dengan benar. Karena mereka adalah pewaris yang sah tanah air ibu Pertiwi yang kita namakan bangsa Indonesia.
Model demokrasi bangsa kita memang beda dalam penerapan dengan negara lain di luar sana. Demokrasi Indonesia diletakkan oleh para pendiri bangsa berdasarkan ide dan kesepakatan para pendahulu bangsa. Telah dirumuskan dalam falsafah ideologi bangsa Pancasila butir ke-4. Melalui jalur musyawarah/ mufakat tokoh² daerah cukuplah duduk bareng berbincang dengan hikmah menghadirkan pemimpin di daerah tersebut yang diminati rakyat bukan keinginan partai.
Gelombang aksi besar rakyat bergerak mengawal putusan MK di seluruh tanah air bukti nyata kemuakan/kemarahan warga terhadap aktor politik dan partai yang selama kita merdeka sudah 79 tahun terus berafiliasi dengan model gaya kolonial yang lebih mengedepankan urusan kepentingan penjajah entah dari luar maupun dari dalam sendiri. Model penjajah seperti ini sudah diingatkan sejak awal oleh proklamator Bung Karno agar selalu waspada.
Kontestasi pilkada semestinya partai mendengar rakyat untuk memilih pemimpinnya bukan terus bersekongkol jahat dengan oligarki untuk menjajah negri sendiri tanpa sadar. Inilah cara terbaik menghormati rakyat sejalan dengan pembahasan editorial metro. Pemimpin yang dihadirkan adalah tokoh masyarakat cerdik pandai yang jujur, profesional, visioner berbudi kemuliaan. Siap memimpin dengan keteladanan dan membawa warganya sejahtera.
Pasca Pilpres hari ini Indonesia dihadapkan kembali akan memilih pemimpin ditingkat Gubenur, Bupati dan walikota. Semua daerah sudah mendapatkan calon yang diusung oleh partai dan atau, calon Independen. Akan kah partisipasi masyarakat luas kembali hadir ke TPS atau sebaliknya mogok nasional. Atas phenomena banyaknya di beberapa daerah yang melawan kotak kosong memberi sinyal demokrasi model sekarang arus sudah digeser ke akar demokrasi Pancasila yang sudah menjadi falsafah bangsa yang digali dari rahim budaya sendiri.
Terhadap kondisi berbangsa bernegara yang syarat dengan politisasi, sudah waktunya Indonesia merevolusioner model dan sistem pemilukada dengan kembali ke Pancasila lewat jalan musyawarah mufakat para tokoh bangsa. Dengan demikian filosofi ajaran sila ke-4 Pancasila dapat direalisasikan sebagai ajaran leluhur. Pemilukada cukup ditunjuk semantara Pilpres tetap pemilihan terbuka diikuti seluruh warga bangsa seperti yang sudah kita lakukan.
Kemudian agar roal model pembangunan masa depan Indonesia yang berkesinambungan GBHN dikembalikan pembahasannya di pemerintah tanpa ikut campur politisi partai. DPR cukup mengawasi jalannya pemerintahan dalam menjalankan GBHN tanpa ikut membahas anggaran yang rentan dikorupsi. Demi menjaga RAPBN yang menjadi hak warga bangsa. Biarkan Bappenas yang sudah diisi praktisi dan profesional yang merancang arah pembangunan sebagaimana tempo dulu yang baik ditingkatkan yang kurang diperbaiki.
( Presiden Forum Kebangsaan)
