Anggota PWI Lotim Geram. Nama PWI Di Catut Untuk Masuk Jadi Pengurus BPPD Lotim.

banner post atas

Sinar5news.com – Selong – Polenik Pelantikan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah(BPPD) Kabupaten Lombok Timur terus berkepanjangan disebabkan adanya dua orang yang dilantik Bupati Sukiman Azmy mengaku sebagai utusan dari unsur propesi Persatuan Wartawan Indonesia(PWI). 

Anggota PWI Lombok Timur yang memegang kartu biru,Hasanah Efendi dan Samsurijal  mengaku keberatan dengan dicatutnya nama lembaga PWI, karena selama ini kedua orang yang masuk mewakili unsur propesi wartawan itu belum pernah terdaftar sebagai anggota maupun pengurus PWI.

Sehingga Anggota PWI Lombok Timur menilai Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur tidak cermat dan tidak teliti dalam menempatkan orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai anggota BPPD Lombok Timur. Untuk meluruskan persoalan tersebut Anggota PWI Lotim meminta Bupati mencabut SK.Nomor : 188.45/002/PAR/2020. Tentang Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Timur Masa Tugas 2017-2021.

Tidak hanya sampai disana Anggota PWI lotim juga mengajukan Somasi terhadap Bupati H.M.Sukiman Azmy dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Dr.H.Mugni,M.Pd.

“Atas nama anggota pemegang kartu biru kami sudah melayangkan surat somasi kepada Bupati,Kadispar dan dua pengurus BPPD Lombok timur yang catut atau gunakan nama PWI,” Ungkap Haspen dan Samsurijal selaku wartawan pemegang kartu biru dilombok timur. 

Haspen panggilan akrab Hasanah Efendi juga menjelaskan kepada awak media , bahwa setelah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan PWI Cabang NTB, maka pihak PWI Lombok Timur mengajukan tiga point dalam surat somasi tersebut.

Dimana pada poin pertama anggota PWI Lotim menyatakan keberatan atas pencatutan nama PWI dalam SK Bupati Lotim masalah kepengurusan BPPD Lotim Masa Tugas 2017-2021, karena dianggap masuk pada perbuatan melanggar hokum.

Poin kedua meminta kepada Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Pariwisata Lotim untuk segera merubah atau melakukan revisi terhadap SK tersebut. Agar tidak ada lagi tercantum nama PWI dalam SK tersebut. Dengan deadline waktu 3×24 setelah surat keberatan yang kami layangkan.

BACA JUGA  Tenun dan Mutiara Menjadi Fokus Utama Bidang Pariwisata NTB

Poin ke tiga meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Kadispar Lotim dan dua pengurus BPPD Lotim secara tertulis kepada PWI Lotim mengenai masalah adanya pencatutan nama PWI dalam SK Bupati tentang susunan pengurus BPPD Lotim.

Sementara itu Anggota PWI Lotim yang memegang kartu biru,Jalaluddin(Radar Lombok), Muluddin(Lombok Post) Dimyati(Lombokita) dan Samsurijal(Suara Konsumen) menegaskan apa yang kami lakukan ini dengan melayangkan surat somasi kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan  dengan SK BPPD Lotim. Terutama yang menyangkut pencatutan nama PWI dalam SK BPPD Lotim Tersebut.

Dalam rangka untuk menjaga marwah organisasi agar tidak sembarangan orang melakukan pencatutan nama PWI,apalagi bukan anggota maupun pengurus PWI yang masuk dalam pengurus BPPD Lotim,terus menggunakan nama PWI,maka ini tentunya kesalahan fatal yang tentunya memiliki konsekwensi melanggar hukum.

“Surat somasi sudah kami layangkan, kalau tidak ada tanggapan atas somasi tersebut, maka tentunya langkah selanjutnya akan kami lanjutkan,” Tegas Dimyati,yang dibenarkan oleh Jalaluddin dan Samsurijal wartawan senior Lombok Timur.

Sebagaimana diberitakan unsure yang masuk sebagai pengurus BPPD  Lombok Timur yakni dari Unsur Pelaku wisata, seperti Himpunan Peramu Wisata Indonesia(HPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI), Akademisi dan Media. Tapi pada kenyataannya Unsur PHI,PHRI dan Media ternyata memang orang-orang yang dilantik oleh Bupati Lombok Timur itu, tidak pernah masuk menjadi anggota atau pengurus pada unsure tersebut.

Karena unsur – unsurnya tidak terpenuhi akhirnya PWI,PHI,PHRI sama-sama melakukan somasi ke Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur. (bul)