Sinar5news- JAKARTA – Komitmen besar di bidang pendidikan kembali ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Biaya pendidikan negeri dari jenjang SD hingga perguruan tinggi harus gratis, dan tidak boleh lagi menjadi beban bagi anak bangsa.
Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden saat berpidato pada Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat 18 September 2026. d602
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo.
Pendidikan adalah hak, bukan kemewahan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia dan investasi strategis bangsa. Ia menyebut pemerintah akan segera membahas langkah konkret pelaksanaannya melalui rapat terbatas bersama jajaran terkait.
Menurut Presiden, selama ini banyak anak yang terhambat mengenyam pendidikan layak karena faktor biaya. Pemerintah menilai akses pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas negeri perlu dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.
Pernyataan ini memperluas komitmen yang sebelumnya telah ia sampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus 2026, bahwa seluruh sekolah negeri diperjuangkan untuk tidak dipungut bayaran.
Dari Mana Uangnya? Dari Uang yang Dikorupsi. Menjawab pertanyaan klasik soal pembiayaan, Prabowo optimistis anggaran negara sangat cukup jika kebocoran ditutup.
“Nanti akan ada yang bertanya, ‘dari mana uangnya?’, uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tuturnya.
Pernyataan ini menjadi angin segar, di tengah data yang masih mencatat 2,9 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah, dengan alasan utama tidak ada biaya dan harus bekerja.
Tidak Hanya Gratis, Tapi Juga Layak. Prabowo tidak hanya menyoroti biaya. Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan dan harus dipercepat perbaikannya.
“Anak-anak tidak bisa menunggu. Jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki. Atap runtuh. Sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus. Harus kita perbaiki,” tegasnya.
Untuk kualitas, pemerintah telah mulai mendistribusikan papan interaktif digital (PID) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk pesantren dan sekolah di bawah Kementerian Agama. Targetnya, setiap sekolah memiliki empat ruang kelas dengan layar digital agar siswa bisa mengakses ilmu pengetahuan global.
Presiden Forum Kebangsaan Samianto menegaskan dukungan penuh. Menurut beliau, pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan dan tidak boleh ada diskriminasi.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya milik mereka yang lahir di kota besar atau keluarga mampu. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” ujarnya.
Janji pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri ini masih berupa komitmen dan arah kebijakan. Mekanisme cakupan biaya, sumber pembiayaan definitif, dan waktu penerapan nasional masih menunggu hasil rapat terbatas dan kebijakan lanjutan pemerintah. Namun satu hal jelas: negara sedang diuji untuk membuktikan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar amanat konstitusi, tapi aksi nyata yang bisa dirasakan di ruang kelas yang atapnya tidak lagi bocor. ( Red)
