Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh praktik korupsi yang bersembunyi di balik istilah “honor”. Kata yang seharusnya merepresentasikan penghargaan atas jasa pendidik, justru kerap menjadi pintu masuk penyelewengan anggaran yang sistematis, terstruktur, dan berlangsung lama. Guru honorer menjadi korban paling nyata dari praktik ini, sementara oknum-oknum tertentu menikmati keuntungan dari lemahnya pengawasan.
Di banyak daerah, honor guru honorer bersumber dari berbagai skema pendanaan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun realitas di lapangan menunjukkan jurang lebar antara data penggunaan dana dengan kondisi faktual. Laporan administrasi kerap mencantumkan pembayaran honor sesuai ketentuan, sementara guru menerima jumlah yang jauh lebih kecil, bahkan tidak sesuai dengan jam mengajar yang dijalani.
Ketidaksesuaian data Dana BOS ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi laporan. Dalam sejumlah temuan, anggaran honor dicatat terserap penuh, tetapi pembayaran dilakukan secara parsial atau tertunda berbulan-bulan. Lebih parah lagi, terdapat dugaan mark-up komponen lain—seperti pengadaan alat tulis, kegiatan sekolah, hingga pelatihan fiktif—yang kemudian “menutup” pemotongan honor guru honorer.
Modus operandi yang digunakan pun beragam. Mulai dari pemalsuan tanda tangan, rekayasa bukti kwitansi, hingga pemaksaan kepada guru untuk menandatangani laporan penerimaan dana yang tidak sesuai kenyataan. Praktik ini jelas bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi Dana BOS.
Status honorer yang rentan semakin dimanfaatkan sebagai alat tekan. Guru yang mempertanyakan haknya dihadapkan pada ancaman tidak diperpanjang kontrak, pengurangan jam mengajar, atau bahkan dicoret dari daftar penerima honor. Situasi ini menciptakan budaya takut dan membungkam suara korban, sementara oknum koruptor semakin leluasa bermain di balik sistem.
Ironisnya, pengawasan Dana BOS selama ini masih dominan bersifat administratif dan berbasis dokumen. Selama laporan terlihat rapi, praktik di lapangan jarang disentuh. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum kepala sekolah, bendahara, maupun pihak lain yang memiliki kewenangan, untuk memanipulasi data penggunaan dana pendidikan.
Ketika Dana BOS—yang sejatinya dirancang untuk menunjang mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik—justru menjadi ladang korupsi, maka yang dirusak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga integritas dunia pendidikan. Anak didik kehilangan guru yang sejahtera, sementara guru kehilangan hak dan martabatnya.
Pengungkapan oknum koruptor di balik kata “honor” dan Dana BOS menuntut langkah tegas dan nyata. Aparat penegak hukum, inspektorat, dan lembaga pengawas harus turun langsung memeriksa kesesuaian data dengan kondisi riil di sekolah. Audit forensik, perlindungan bagi pelapor, serta keterbukaan laporan Dana BOS kepada publik menjadi keharusan, bukan pilihan.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka kata “honor” dan “bantuan pendidikan” hanya akan menjadi kamuflase kejahatan anggaran. Pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi moral bangsa justru berubah menjadi simbol pengkhianatan terhadap masa depan generasi penerus. Sudah saatnya negara hadir secara tegas, membersihkan dunia pendidikan dari oknum koruptor yang bersembunyi di balik laporan rapi dan kata-kata manis pengabdian.
