Oleh: Lalu Tjuck Sudarmadi

Pendahuluan: Jalan Bangsa yang Tersesat

Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, dan mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, sejak reformasi 1998 dan amandemen konstitusi pada 2002, bangsa ini justru mengalami paradoks. Demokratisasi memang membuka ruang kebebasan, tetapi sekaligus menyeret Indonesia ke arah liberalisme yang nyaris tanpa kendali. Sistem ekonomi, politik, hingga budaya, perlahan kehilangan pijakan pada Pancasila.

Kita menyaksikan gejala liberalisme super-ekstrem yang melahirkan ketimpangan, korupsi, dan degradasi moral. Pasal 33 UUD 1945 yang semula menjadi fondasi kedaulatan ekonomi rakyat, diubah maknanya sehingga justru memberi legitimasi pada penguasaan aset negara oleh segelintir oligarki. Akibatnya, pembangunan nasional hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas rakyat tertinggal.

Kini, setelah lebih dari dua dekade berjalan di jalan yang salah, bangsa ini membutuhkan koreksi arah. Dalam teori path dependency (North, 1990), sebuah sistem yang terlalu lama berjalan di jalur keliru akan sulit kembali kecuali ada pemimpin dengan keberanian politik untuk melakukan critical juncture—titik balik sejarah. Saya melihat bahwa Presiden ke-8, Prabowo Subianto, hadir sebagai jawaban dari kebutuhan sejarah tersebut.

Kritik atas Sistem Lama: Liberalisme yang Membebani Bangsa

Pertama, mari kita lihat realitas pembangunan. Selama tiga dekade terakhir, kesenjangan kaya-miskin semakin tajam. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa rasio gini Indonesia berada di angka 0,388, mendekati kategori berbahaya. Dengan standar Bank Dunia (USD 3,20 PPP per hari), jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan masih lebih dari 190 juta orang. Angka ini ironis, mengingat negeri ini kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah.

Kedua, demokrasi kita cenderung hanya prosedural dan transaksional. Menurut teori procedural democracy (Schumpeter, 1942), demokrasi hanya dipahami sebatas mekanisme elektoral, tanpa kualitas substantif. Hasilnya: politik biaya tinggi, praktik politik uang, dan dominasi oligarki. Elit yang lahir dari sistem ini lebih banyak mengandalkan kantong ketimbang otak, trah, atau kualitas pribadi. Fenomena flexing, pamer kekayaan, dan gaya hidup hedonis pejabat publik adalah bukti nyata betapa rusaknya demokrasi kita.

Ketiga, moral bangsa merosot. Budaya hedonisme, materialisme, dan individualisme semakin mengakar. Korupsi merajalela, terbukti dari puluhan kasus besar yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Pancasila terpinggirkan; sila pertama hanya sebatas ritual formal tanpa ruh, sementara sila kelima nyaris tak berwujud.

Keempat, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Survei LSI 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 28% publik yang percaya penuh kepada DPR, dan kepercayaan terhadap partai politik bahkan lebih rendah. TNI dan Polri pun tak lepas dari sorotan publik, terutama akibat kasus penyalahgunaan wewenang. Rakyat, terutama generasi muda, semakin apatis sekaligus kritis. Gelombang protes Gen Z melalui media sosial memperlihatkan bahwa generasi ini tak lagi bisa ditipu oleh narasi kosong elit.

Singkatnya, sistem yang lahir dari amandemen 2002 dan liberalisasi ekstrem telah membawa bangsa ke jalan yang salah. Dan jalan ini tidak bisa terus dipertahankan jika kita ingin Indonesia tetap eksis sebagai bangsa berdaulat.

Prabowo Subianto sebagai Jawaban: Kepemimpinan Transformasional

Teori kepemimpinan transformational (Burns, 1978; Bass, 1990) menekankan bahwa seorang pemimpin besar bukan sekadar mengelola status quo, melainkan membawa visi perubahan yang menyentuh dimensi moral, sosial, dan struktural. Pemimpin transformasional menyalakan imajinasi kolektif rakyat, memberi arah, dan menumbuhkan kepercayaan.

Prabowo Subianto memiliki semua karakteristik itu. Pertama, ia hadir dengan keberanian untuk melawan oligarki. Pernyataannya jelas: tidak boleh ada pengusaha yang berbisnis dengan cara kotor, melanggar etika, atau menyandera aparat dengan uang dan kuasa. Langkah ini adalah koreksi langsung terhadap budaya oligarki yang membelenggu negeri.

Kedua, PS mengembalikan orientasi pembangunan ke arah Pancasila. Ia menolak liberalisme ekstrem dan menegaskan kembali pentingnya Pasal 33 UUD 1945 dalam makna aslinya: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, arah pembangunan tidak lagi ditentukan segelintir elit ekonomi, tetapi kembali ke rakyat.

Ketiga, PS hadir sebagai figur korektif bagi kegelisahan rakyat, terutama Gen Z. Generasi ini, yang tumbuh dalam ekosistem digital, melihat konsistensi sebagai hal utama. PS, dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, lugas, dan nasionalis, mampu menjawab harapan generasi muda yang mendambakan pemimpin autentik, bukan sekadar pencitraan.

Asta Cita: Kompas Baru Pembangunan Bangsa

Visi besar PS terangkum dalam delapan janji strategis yang disebut Asta Cita. Dari delapan itu, yang paling revolusioner adalah Asta Cita ke-6: membangun desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Mengapa desa? Data BPS 2022 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 83.794 desa/kelurahan. Sekitar 43% penduduk Indonesia tinggal di desa, dengan kontribusi besar pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, desa selama ini diperlakukan sekadar hinterland, bukan pusat pembangunan.

Teori bottom-up development (Chambers, 1983) menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa berhasil jika dimulai dari basis masyarakat lokal. Inilah yang menjadi inti Asta Cita 6: memindahkan pusat gravitasi pembangunan dari atas ke bawah, dari elit ke rakyat.

Dalam kerangka itu, PS meluncurkan program besar: Koperasi Merah Putih di setiap desa. Koperasi ini berfungsi menyerap hasil produksi tani dan nelayan, mengelola ekonomi desa, dan menjadi penopang kemandirian. Dengan target 80 ribu unit koperasi desa, kebijakan ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan revolusi sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong.

Selain itu, PS juga menggulirkan program monumental: Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar 82 juta anak sekolah dan masyarakat rentan. Meski masih menghadapi masalah tata kelola dan distribusi, MBG adalah investasi besar pada kualitas sumber daya manusia. Teori human capital (Becker, 1964) menegaskan bahwa investasi pada gizi anak akan berdampak langsung pada produktivitas bangsa di masa depan.

Dengan kata lain, Asta Cita adalah kompas baru pembangunan bangsa, yang mengoreksi liberalisme dan mengembalikan pembangunan pada rakyat.

Capaian Awal: Dari Janji Menjadi Aksi

Meski baru menjabat, PS sudah menunjukkan hasil awal yang signifikan. Pertama, pembentukan koperasi merah putih pada 80 ribu desa telah berjalan. Data Kementerian Koperasi 2025 mencatat ratusan desa telah membentuk koperasi dengan model pilot project. Dampaknya mulai terasa pada petani dan nelayan yang mendapat harga lebih adil untuk produk mereka.

Kedua, MBG mulai digulirkan di berbagai daerah. Meskipun ada kendala distribusi dan isu keracunan di beberapa tempat, program ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjangkau puluhan juta rakyat kecil. Dengan perbaikan tata kelola, MBG bisa menjadi fondasi pengentasan stunting yang selama ini menjadi momok nasional.

Ketiga, sikap tegas PS terhadap oligarki terlihat dari beberapa kebijakan pembatasan monopoli, penertiban izin usaha, dan dorongan agar BUMN kembali fokus pada pelayanan publik, mulai ditertibkan dan dibersihkan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa era “business as usual” yang menguntungkan segelintir orang sudah berakhir.

DIbentuknya badan pengelola investasi Danantara/Daya Anagata Nusantara/Sovereign Wealth Fund yang mengelola aset lebih dari $900 miliar.

Mengembalikan Pancasila ke Panggung Utama

Di atas segalanya, dukungan saya pada PS berangkat dari keyakinan bahwa ia mengembalikan Pancasila ke panggung utama kehidupan berbangsa. Pancasila bukan lagi jargon kosong, tetapi menjadi ruh kebijakan. Sila pertama diwujudkan dengan penguatan religiusitas tanpa fanatisme sempit. Sila kedua dan ketiga hadir melalui program sosial yang menyatukan rakyat. Sila keempat diterjemahkan dalam kepemimpinan tegas yang menolak politik transaksional. Dan sila kelima menjadi nyata lewat kebijakan pemerataan ekonomi desa dan MBG.

Dalam teori nation and character building, bangsa yang besar hanya bisa berdiri tegak jika memiliki fondasi moral dan karakter yang kuat. PS, dengan kepemimpinan yang tegas dan visinya yang jelas, memberi harapan bahwa bangsa ini bisa kembali ke jalannya: jalan Pancasila.

Penutup: Dukungan Penuh untuk Jalan Pulang Indonesia

Bangsa Indonesia sudah terlalu lama tersesat di jalan liberalisme ekstrem. Hasilnya: kesenjangan sosial, krisis moral, dan pudarnya identitas kebangsaan. Kini saatnya kita pulang ke jalan yang benar, jalan yang dirintis para pendiri bangsa.

Prabowo Subianto hadir bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir sejarah. Dengan Asta Cita sebagai kompas, sikap tegas melawan oligarki, kebijakan pro-rakyat seperti koperasi desa dan MBG, serta keberanian untuk mengembalikan Pancasila ke panggung utama, PS membuktikan bahwa arah kepemimpinannya benar dan tepat.

Dukungan penuh kepada Presiden ke-8 bukan sekadar pilihan politik, melainkan pilihan moral dan historis. Karena bangsa ini tidak boleh terus berjalan di jalan yang salah.

Saatnya Indonesia pulang ke jalan yang benar— dengan semangat “Indonesia First, Bring Your Heart Home- ke rumah Pancasila” dan Prabowo Subianto adalah nakhoda yang memimpin kita ke sana.