“Ormas NWDI bersama Pemuda NWDI Hadiri Undangan MUI Pusat dalam Kegiatan Sarasehan Kode Etik Ukhuwah Islamiyah Bidang Politik”.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai gerakan Masyarakat atau merupakan organisasi masyarakat (Ormas) yang mewadahi para Ulama, Zuama dan Cendekiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia, sehingga sesuai dengan peran dan tugasnya juga, yakni membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kegiatan umat Islam, termasuk dalam konteks kode etik ukhuwah Islamiyah dalam bidang politik.
Dalam hal ini, seiring dengan persiapan menjelang masuk dan berlangsungnya tahun politik di Indonesia pada tahun 2024 nanti, maka Majlis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sebuah kegiatan penting yang bertajuk: “Sarasehan Kode Etik Ukhuwah Islamiyah dalam Bidang Politik” yang dipusatkan di Aula Buya HAMKA, Kantor MUI PUSAT, Jalan Proklamasi, No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 30 Maret 2022.
Kegiatan Sarasehan Kode Etik Ukhuwah Islamiyah dalam bidang Politik yang diprakarsai pelaksanaannya oleh Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI PUSAT ini, dilakukan dalam sekup nasional yang dilakukan secara offline dan online dengan mengundang seluruh Ormas Islam di indonesia dan Pemuda Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan lain-lainnya, termasuk Ormas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).
Dalam pantuan Media SinarLima, kehadiran peserta dari setiap Ormas di kantor MUI Pusat secara offline di Jakarta ini, nampak antusiasme dengan mengirim utusan masing-masing, termasuk untuk peserta dari Ormas NWDI sendiri dihadiri atau diwakili oleh H. Muslihan Habib dan dari Pemuda NWDI diwakilkan oleh Megovic Suparta.
Sekjen MUI, Buya Dr. Amirsyah Tambunan, MA dalam sambutannya dan Sekaligus membuka acara sarasehan ini menyebut pentingnya ukhuwah sebagai harga mati. Sementara pilihan politik, boleh saja berbeda, tapi ukhuwah Islamiyah harus tetap utuh dan tidak boleh bercerai berai.
“Pilihan politik boleh saja berbeda, tapi Ukhuwah Islamiyah itu adalah harga mati dan tidak boleh berbeda atau bercerai berai”. Ungkapnya di depan peserta sarasehan.
Dalam wawancara khusus Media SinarLima via telpon dengan TGH. Muslihan Habib, yang kebetulan juga sebagai Anggota MUI PUSAT di Komisi Ukhuwah Islamiyah, menyebutkan bahwa kegiatan sarasehan kode etik ukhuwah Islamiyah yang undangannya ditandatangani oleh Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, yakni KH. Chalil Nafis, Ph. D, mengundang sejumlah narasumber dari pengamat politik dan cendekiawan musim yang membahas berbagai topik seputar peta politik pada tahun 2024 nanti.
“Dalam kegiatan Sarasehan Kode etik ukhuwah Islamiyah bidang politik ini, MUI mengundang Narasumber dari pengamat politik dan para Cendekiawan muslim”. Ungkap pria yang aktif juga sebagai Ketua Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dan Ketua Umum PW NWDI DKI Jakarta via telpon dengan wartawan Media SinarLima di Jakarta.
Lebih jauh dijelaskan pula secara umum bahwa narasumber dari pengamatan politik yang dihadiri oleh Bapak Eef Syafullah Fatah dengan menyoroti prediksi peta politik dan trend pemilih dalam pemilu 2024. Sementara, narasumber dari cendekiawan muslim diwakilkan oleh Prof. Masri Mansoer dan H. Fahrudin, M. Ag. Untuk Prof. Masri Mansoer banyak menyampaikan tema Prosesioning Politik Umat Islam dalam Pemilu 2024. Sedangkan H. Fahkruddin banyak fokus dengan menyorot sebagaimana tema sarasehan, yakni Peran dan Revitalisasi Kode Etik Ukhuwah Islamiyah dalam bidang politik.
Sejumlah narasumber yang hadir menyampaikan materi, tentu sangat mencerahkan untuk para pimpinan Ormas yang hadir. Ungkapnya mengakhiri wawancara.
