Sinar5news.com – Mataram – Isu keagamaan merupakan isu yg sangat sensitif, meskipun latar belakang kemunculannya seringkali karena adanya kesalahpahaman antara dua pihak dan tidak jarang pula terjadi karena adanya unsur politik dan tentu faktor-faktor pendukung lainnya.
Menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan bahkan di internal umat beragama bukanlah perkara mudah. Butuh kerja keras, keseriusan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Butuh perjumpaan yang intens dan berkesinambungan, baik antar tokoh agamanya maupun antar tokoh pemudanya pada masing-masing agama.
Di provinsi NTB sendiri beberapa waktu lalu telah terjadi pembakaran rumah warga masyarakat yang beragama Budha di desa Mareje Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Meskipun berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan oleh pemerintah mengatakan hal ini bukan bagian dari konflik suku, agama, ras dan antar golongan melainkan hanya kesalahpahaman antar pemuda setempat, namun kasus ini telah viral dan menjadi perhatian banyak pihak.
Selain itu, sebelumnya juga di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur telah terjadi kasus pembakaran fasilitas Pondok Pesantren Asunnah yang merupakan dampak dari ceramah bernada provokatif dari Ustaz Qudsiyah yang merupakan salah satu petinggi kelompok Wahabi Salafi di Lombok.
Belum lagi kasus Jamaah Ahmadiyah yang sampai hari ini status mereka masih sebagai pengungsi di Lombok Timur. Meskipun kondisi terbaru mereka sudah bisa hidup dengan aman seperti biasa, namun tetap pemerintah harus terus berupaya agar mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing berkumpul bersama keluarganya.
Menyikapi berbagai isu dan persoalan keagamaan tersebut, Kemeneterian Agama RI dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) RI secara khusus menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak di NTB, Rabu (8/06/2022).
Acara ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Kanwil Kemenag NTB, Biro Kesra Setda NTB, Kesbangpoldagri NTB, Intelkam Polda NTB, MUI NTB, FKUB NTB, FKUB Kabupaten/Kota, GP Ansor NTB, Pemuda Muhammadiyah NTB, Pemuda NW NTB dan Pemuda NWDI NTB.
Hadir sebagai Narasumber Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad, Ketua PKUB H. Wawan Djunaidi dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB TGH. Zaidi Abdad.
“isu keagamaan bukanlah perkara baru, isu ini sudah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW”, ucap Zaidi Abdad membuka diskusi.
Menurutnya berbagai persoalan keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini di NTB merupakan akibat ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad lebih banyak mensosialisaikan PBM 9 dan 8 tahun 2006.
Selanjutnya Ketua PKUB Pusat H. Wawan Djunaidi menjawab keluhan dari ketua FKUB NTB terkait anggaran yang minim. Ia memastikan pemerintah pusat akan segera mencairkan anggaran untuk seluruh FKUB yang berada di seluruh provinsi.
“Anggaran terbaru untuk FKUB di masing-masing provinsi sebesar 70 juta/tahun yang sebelumnya hanya 50 juta/tahun. Begitu pula dengan FKUB pada tingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya 40 juta/tahun kini menjadi 50 juta/tahun”, jelas Djunaidi. (Man)
