Menteri PPPA RI Gusti Ayu Bintang Darmawati,SE,M.Si Resmikan Kantor UPTD PPA Mataram.

banner post atas

Sinar5news.com -Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE.,M.Si meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di jalan Kaktus No.8 Gomong Mataram.Jum’at, (21/02/2020).

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Provinsi NTB sudah mencanangkan program Posyandu Keluarga menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.
“Dalam Posyandu keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut,” ujar Wagub.

Iklan

Wagub bertekad, seluruh Posyandu yang ada di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. “Kami (Pemprov NTB) bertekad pada tahun 2023 seluruh Posyandu di NTB ini menjadi Posyandu Keluarga,
“Mari kita wujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak” tutup Wagub.

Menteri PPPA dalam kesempatan itu mengapresiasi perhatian Pemerintah Provisi NTB kepada perempuan dan anak. Menurutnya, Program Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB dalam menjaga generasi penerus bangsa.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga. Yang mana tidak hanya Posyandu itu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga Posyandu untuk remaja hingga lansia,”ungkapnya.

Ia melihat Posyandu ini adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Karena menurutnya, dengan menggeliatnya Posyandu Keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting.
“Posyandu Keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting,” tuturnya.

BACA JUGA  Delegasi Mahkamah Agung Hadiri Pembukaan Tahun Perundangan Malaysia

Menteri juga menyampaikan bahwa ada lima isu prioritas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun kedepan. Kelima isu tersebut adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB” Tutupnya.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PPPA yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.(Bul)