Sinar5news.com – Lombok Timur – Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri(SMAN) Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) Drs.H.Ishak, membantah adanya informasi bahwa pihaknya menarik uang SPP kepada Siswa-Siswinya sebagai syarat untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester(PAS) atau Penilaian Akhir Tahun(PAT).
“Informasi yang beredar itu sama sekali tidak benar, karena kami bekerja disini harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan PAS ini kami bekerja sesuai dengan Surat Edaran Nomor 420/264.UM/Dikbud perihal rangkaian layanan PAS/PAT selama Pandemi Covid-19. Dimana di Surat Edaran itu disebutkan pembayaran BPP tidak menjadi syarat bagi siswa untuk mengikuti pelaksanaan PAS/PAT, bahkan sampai kepada keperluan kenaikan kelas dan penerimaan raport,” Ungkap H.Ishak diterara. Rabu(10/06/2020).
H.Ishak juga menambahkan jumlah siswa yang mengikuti PAS/PAT di SMAN Terara saat ini berjumlah 650 orang, dengan klasifikasi siswa secara ekonomi menjadi tiga yaitu Siswa yang tergolong tidak mampu 100 persen tidak dikenakan biaya apapun dan itu jumlahnya sekitar 25%, siswa kurang mampu dia bayar setengah jumlahnya 15% sedangkan sisanya yang 60% akan masuk dalam klasifikasi siswa yang mampu sehingga dikenakan BPP/SPP.
“Dalam pelaksanaan PAS sesuai aturan yang kami terima,bisa dilakukan dengan dengan 4 metode yakni metode Fortopolio, Tugas, Daring dan Juring. Kami disini menggunakan metode Daring, artinya selama Covid-19 kami tidak pernah bertatap muka dengan siswa, soal kami kirim lewat e-mail atau WhatsApp dan jawaban dikirim juga oleh siswa lewat email atau WAtersebut,” Terang H.Ishak yang sudah hampir 35 tahun menjadi guru itu.
Ia juga menjelaskan pelaksanaan PAS/PAT di SMAN Terara berlangsung selama satu minggu dimulai dari haris Senin 8 juni 2020 kemaren dan berjalan dengan lancar,serta diikuti oleh seluruh siswa yang 650 orang.
“PAS ditempat kami diikuti oleh seluruh siswa yang 650 orang, dan kami laksanakan sesuai Surat Edaran Nomor.420/264.UM/Dikbud yang tidak memperbolehkan pembayaran SPP jadi syarat untuk ikut PAS, dan inilah sebagai bukti nyata bahwa kami tidak pernah membuat surat pernyataan pembayarn SPP jadi syarat ikut PAS. Buktinya kan semua siswa kami ikut semua dalam PAS ini,” Pungkas H.Ishak.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB,H.Muhammad Fauzan,M.Pd akan mengklarifikasi informasi tentang adanya pungutan BPP/SPP di SMAN Terara tersebut, dan hal itu memang tidak diperbolehkan.
“Saya akan klarifikasi persoalan tersebut, dan ini tidak dibenarkan karena kami sudah buat surat edaran tentang itu,dan tidak boleh menarik SPP dan pungutan apapun kepada siswa selama Pandemi Covid-19 ini,” Ungkap Fauzan.
Tetapi Dinas Dikbud NTB,member kesempatan kepada pihak sekolah, untuk boleh menghimbau kepada orang tua atau wali murid yang secara ekonomi mampu untuk membayar BPP/SPP. Tapi imbauan itu sifatnya tidak mengikat.
“Himbauan ini sifatnya tidak mengikat, kalau ada yang bayar Alhamdulillah, sebaliknya kalau tidak ada, ya tidak apa-apa,” Pungkasnya.(Bul)
