Sinar5News.com – Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa dataorang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Corona di Tanah Air. Total ada139.137 ODP dan 10.482 PDP.
“Kelompok saudara-saudara kita yang termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus covid-19 Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang ditayangkan saluran YouTube BNPB, Selasa,14 April 2020.
Dia kemudian memaparkan data PDP. “PDP sampai dengan saat ini ada 10.482 orang.”
Jumlah ini sangat menjadi perhatian besar untuk kita, mengingat jumlah kasus positif yang hampir mencapai angka lima ribu dan angka tingkat kematian pun sudah mencapai 459 jiwa hingga saat ini.Hal ini memicu tingkat kekhawatiran pada masyarakat.
Maka dari itu Pemerintah selalu menegaskan kepada seluruh masyarakat agar tetal mematuhi aturan pemerintah agar tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Pentingnya peran Pemerintah dan Masyarakat untuk menjalin kerja sama satu sama lain guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini.
Achmad Yurianto mengatakan sejak Corona ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh data terkait wabah diintegrasikan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.Sehingga dikendalikan oleh satu sistem.
“Pada hari ini setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan seterusnya sampai ke pusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, satu jaring data,” ujar yuri
“Sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan,” ucap Yuri.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus Corona. Jokowi tidak ingin adanya kesimpangsiuran informasi pada masyarakat.
“Mengenai komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media, ini harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan. Sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif,” Tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna secara virtual, Selasa pagi. (14/4). (SDK)
