AHY vs Moeldoko, Antara Etika, Karma dan Realita Politik

banner post atas

Oleh: Abdurrahman
> Aktivis Pemuda NW NTB.

Berbicara pilitik memang tiada habisnya, sebab politik merupakan bagian dari cara manusia dalam mengekspresikan dan menjalankan misinya untuk meraih sesuatu yang dituju. Akhir-akhir ini politik tanah air Indonesia dihebohkan dengan peristiwa terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Hal ini terjadi setelah partai yang berlambang mersi tersebut mengalami persoalan di internal partai. Terdapat beberapa pihak internal partai yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra Presiden RI ke-6 yang sekaligus sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Isu KLB sudah lama bergulir di internal partai Demokrat namun akhirnya isu tersebut terwujud melalui KLB Partai Demokrat yang digelar pada Jum’at 5 Maret 2021 di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan secara aklamasi Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026 dan mendaulat Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai serta menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres V, Agus Harimurti Yudhoyono, telah demisioner.

Iklan

Terselenggaranya KLB Partai Demokrat tersebut sontak mengundang komentar dari berbagai pihak dan menjadi perbincangan hangat di publik. Pro dan kontrapun bermunculan, ada yang setuju dan tidak sedikit pula yang tidak setuju karena di anggap mengambil alih kepemimpinan yang sah secara ilegal. Terlebih lagi Ketua Umum yang terpilih hasil KLB justru merupakan orang eksternal partai dan bukan anggota partai Demokrat.

Merespon terjadinya KLB di Sumatera Utara ini dihari yang sama pihak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta SBY selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar Konferensi Pers dan berupaya menjelaskan kepada publik bahwa KLB yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut merupakan kongres abal-abal yang ilegal. Dalam konferensi pers tersebut SBY maupun AHY menjelaskan tentang poin-poin isi AD ART Partai yang dilanggar oleh pihak penyelenggara KLB.

“Mekanisme penyelenggaraan KLB diatur dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pasal 81 ayat 4” ungkap SBY seperti dikutip dari compas.com 5/3/2021.

SBY menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut, KLB dapat diadakan dengan sejumlah syarat, di antaranya:
“Atas permintaan Majelis Tinggi Partai,
Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai”, jelas SBY.

Jika dilihat dari AD ART partai demokrat serta nilai dan etika politik maka jelas KLB partai demokrat yang terlaksana di Sumatera Utara tersebut merupakan tindakan yang melanggar dan tidak menjunjung tinggi nilai dan etika dalam berpolitik. Terlebih lagi yang terpilih justru bukan kader partai yang memiliki hak suara, memilih dan dipilih melainkan orang diluar partai yang tidak memiliki hak apa-apa atas partai. Namun itulah kenyataan yang terjadi dan dalam perspektif politik tidak ada hal yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi.

Bagi kebanyakan orang, kejadian seperti ini sangat tidak dibenarkan karena melanggar tatanan nilai dan etika yang telah diajarkan oleh para leluhur bangsa. Bagaimana sebagai sesama anak bangsa seharusnya saling mendukung dan merangkul satu sama lain, bukan justru saling menjatuhkan dan menihilkan satu sama lain. Apalagi mengambil alih kepemimpinan dengan cara yang inkonstitusional.

BACA JUGA  Yulianus Dwaa: Kata Sekjen DPP Hanura Rekom Pilkada di Papua Final dan Mengikat

Namun sebaliknya bagi orang yang sudah memahami tentang politik, maka kejadian seperti ini merupakan hal yang biasa dalam politik dan bukanlah hal yang baru, namun sudah berlangsung sejak lama. Tentu kita masih ingat kejadian yang serupa menimpa beberapa partai politik di Indonesia dalam beberapa tahun terkahir.

Seperti yang dikutip dari media Tempo.co yang memaparkan sejumlah partai politik yang pernah di timpa oleh konflik internal seperti yang dialami oleh Partai Demokrat hari ini. Diantaranya tahun 2020 lalu Partai Berkarya yang didirikan oleh Putra Presiden Soeharto Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dihadapkan dengan perpecahan yang melahirkan dua kubu antara kubu Tommy dan Muchdi Pr. Meskipun Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchadi Pr. melalui SK Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 namun pada akhirnya Partai Berkarya kembali kepada Tommy Soeharto. Hal itu terjadi setelah PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya tanggal 17 Februari 2021.

Sebelumnya tahun 2019 juga perpecahan menimpa Partai Hanura. Konflik pertama melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Sapta Odang (Oso) dengan Daryatmo. Konflik kemudian berlanjut dan terjadi antara Oso dan Wiranto. Namun pada akhirnya Wiranto mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dan hingga kini Partai Hanura berjalan di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

Ditahun 2014 Partai PPP juga dilanda konflik. Partai yang berlambang Ka’bah ini melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum dan Muktamar Surabaya yang memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum. Namun pada akhirnya dimenangkan oleh kubu Romahurmuziy.

Ditahun yang sama tahun 2014, perpecahan juga menimpa Partai Golkar dan melahirkan dua kubu. Kubu pertama adalah pimpinan Aburizal Bakrie yang terpilih dari Munas di Nusa Dua, Bali dan kubu kedua pimpinan Agung Laksono dari hasil Munas Jakarta. Namun pada akhirnya muncul Airlangga Hartanto yang kemudian memimpin Golkar dan merangkul kepentingan kedua kubu.

Tidak hanya itu, di zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai Presiden RI ditahun 2008. Partai PKB juga dilanda persoalan yang sama yakni konflik internal partai. Kinflik ini juga melahirkan dua kubu antara PKB versi MLB Parung, Bogor (Gus Dur) dan PKB versi MLB Ancol, Jakarta (Cak Imin). Namun hal itu juga berakhir setelah PKB versi Muhaimin Iskandar atau Cak Imim mendapatkan legalitas SK dari Kemenkumam.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut mau tidak mau partai-partai yang eksis saat ini patut waspada dari ancaman-ancaman perpecahan, baik itu bersumber dari internal partai maupun dari eksternal partai. Sebab bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi pada partai-partai besar lainnya, jika mereka mengabaikan suara-suara anggotanya dari bawah.

Persoalan hari ini yang menimpa partai demokrat bukan terjadi begitu saja melainkan banyak faktor yang melatar belakanginya. Mulai dari faktor ketidak puasan kader senior terhadap kepemimpinan AHY hingga politik dinasti yang dibangun oleh SBY itu sendiri. Atau bisa jadi peristiwa ini merupakan karma bagi SBY. Kita tentu masih ingat nama Anas Urbaningrum, sosok Ketua Umum Partai Demokrat sebelum SBY yang karirnya berujung pada jeruji besi akibat kasus korupsi yang menimpanya. Dari pengakuan sejumlah kader senior demokrat yang saat ini berada di kubu KLB bahwa lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketum Partai Demokrat saat itu tidak terlepas dari permainan politik SBY.

BACA JUGA  H Irzani : Momentum Politik Tidak Boleh Mempersempit Ruang Silaturahim Kita

SBY dinilai terlalu ambisi mengangkat nama anaknya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dan mengabaikan kader-kader senior lain yang memiliki potensi dan lebih berpengalaman jika dibandingkan AHY yang sedikitpun tidak memiliki latar belakang politik. Tentu masih segar di ingatan kita saat Pilpres 2019 yang lalu bagaimana SBY berupaya keras mewujudkan ambisinya untuk mencalonkan AHY sebagai capres tunggal dari partai demokrat. Hingga mengabaikan potensi kader lain yang nyata-nyata berprestasi dan telah memberi kontribusi dalam membesarkan nama partai di daerahnya masing-masing.

Sosok Soekarwo misalnya atau kerap disapa Pakde Karwo yang merupakan Gubernur Jawa Timur 2 periode yang telah sukses membawa kemajuan untuk Jawa Timur dan sosoknya sangat melekat di hati masyarakat Jawa Timur. Disamping Pakde Karwo, sosok kader lain yang memiliki potensi, prestasi dan sukses dalam karir politiknya saat itu adalah Dr. H. M. Zainul Majdi, MA atau yang akrab dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB). Beliau merupakan kader demokrat dan Gubernur NTB 2 periode yang mumpuni dan kaya akan prestasi. Dibawah kepemimpinannya NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional lewat Pariwisata Halal. Dan masih banyak lagi kader-kader yang lebih unggul dari sosok AHY.

Kedua mantan kader demokrat tersebut merupakan contoh kader potensial yang diabaikan oleh SBY saat itu demi ambisi menaikkan nama anaknya AHY sebagai capres. Sehingga tidaklah heran jika banyak kader senior partai yang merasa tidak puas hingga melakukan KLB di Sumatera Utara pada 5 Maret yang lalu. SBY seharusnya sadar akan potensi kader dan meletakkannya secara proporsional. Bukan justru membangun politik dinasti yang hanya justru menimbulkan kekecewaan bagi kader dan berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB).

Inilah realita politik hari ini. Ada benarnya apa yang diungkapkan oleh sebagian orang bahwa “berpolitik itu jangan baper” sebab sesuatu yang tidak mungkin terjadi justru itulah yang terjadi. Siapa yang sangka seorang Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang dulu di angkat oleh SBY menjadi Panglima TNI, justru hari ini mengambil alih kepemimpinan partai demokrat dari tangan anaknya sendiri AHY melalui KLB. Pada akhirnya kita tidak hanya sekedar berbicara antara pro AHY atau pro Moeldoko akan tetapi lebih kepada nilai dan etika dalam berpolitik.

Penulis teringat pernyataan dari salah seorang petinggi Demokrat di NTB. Dalam suatu kesempatan beliau mengatakan “Politik itu adalah kita bersepakat untuk tidak sepakat”.

Wallahua’lam Bissawab.
Mataram Monjok, 7 Maret 2021