Sinar5news- Jakarta- Pertumbuhan ekonomi harus menjadi jalan menuju kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi rakyat, dan pemerataan pembangunan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen merupakan sebuah cita-cita besar bagi Indonesia. Target tersebut bukan sekadar ambisi mengejar angka pertumbuhan, melainkan tekad untuk membawa bangsa ini menuju tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Namun, ada satu hal mendasar yang harus menjadi perhatian: pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam laporan statistik, sementara kehidupan rakyat berjalan tanpa perubahan berarti.
Pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya adalah ketika petani memperoleh harga jual yang layak, nelayan mendapatkan kepastian pasar, buruh memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai, pedagang kecil mampu mengembangkan usahanya, generasi muda memperoleh kesempatan kerja, dan masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan, serta perumahan yang layak.
Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus dibangun di atas satu prinsip utama: ekonomi tumbuh, rakyat harus ikut sejahtera.
Menggerakkan Ekonomi dari Bawah. Salah satu fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memperkuat ekonomi rakyat. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan investasi besar dan industri berskala nasional, tetapi juga harus menjadikan desa, pasar tradisional, koperasi, UMKM, petani, dan nelayan sebagai penggerak utama perekonomian.
UMKM perlu mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan usaha, perluasan pasar, serta kesempatan masuk ke dalam rantai pasok industri nasional. Program Kredit Usaha Rakyat harus semakin produktif dan benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan.
Koperasi juga harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai kekuatan ekonomi bersama. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dikembangkan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada manfaat ekonomi anggota. Jangan sampai koperasi hanya menjadi proyek administratif tanpa aktivitas usaha yang nyata.
Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan skala lokal harus dikembangkan agar nilai tambah ekonomi tidak seluruhnya berpindah ke kota-kota besar.
Petani dan Nelayan Harus Menjadi Subjek Pembangunan. Tidak mungkin berbicara tentang pertumbuhan ekonomi 8 persen tanpa membicarakan kesejahteraan petani dan nelayan.
Petani membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, benih berkualitas, irigasi, alat pertanian modern, pembiayaan, serta jaminan pasar dengan harga yang menguntungkan. Nelayan membutuhkan akses bahan bakar, fasilitas pelabuhan, tempat penyimpanan ikan, teknologi penangkapan, dan sistem distribusi yang lebih efisien.
Pemerintah harus memastikan bahwa rantai distribusi pangan tidak justru membuat produsen memperoleh keuntungan paling kecil, sementara konsumen membayar harga yang tinggi.
Hilirisasi juga harus diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hasil produksi rakyat jangan hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi produk bernilai tambah melalui industri pengolahan di daerah.
Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Kerakyatan Harus Menjadi Mesin Pertumbuhan. Berbagai program kerakyatan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak hanya harus dilihat sebagai program pemenuhan gizi. Jika dikelola dengan baik, program ini juga dapat menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan di daerah. Pengadaan bahan pangan lokal, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan efisiensi, dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Program pembangunan 3 juta rumah juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Selain menyediakan hunian layak bagi masyarakat, program tersebut dapat menggerakkan industri semen, baja, keramik, kayu, furnitur, transportasi, konstruksi, dan tenaga kerja lokal.
Demikian pula program pendidikan, beasiswa, peningkatan kualitas sekolah, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Seluruhnya merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Program-program tersebut harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan, dan terukur. Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan aktivitas birokrasi, tetapi tidak memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Industrialisasi dan Hilirisasi untuk Memperkuat Kemandirian Ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Namun, keunggulan tersebut harus diubah menjadi kekuatan industri nasional.
Kita harus berani membangun industri pengolahan, memperkuat manufaktur, mengembangkan industri pangan, farmasi, alat kesehatan, teknologi, energi, serta berbagai sektor strategis lainnya.
Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat kemampuan perusahaan nasional.
Investasi asing maupun domestik harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Kemudahan investasi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak boleh membuat Indonesia semakin bergantung pada produk impor. Sebaliknya, Indonesia harus semakin mampu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat serta bersaing di pasar internasional.
Pemerintah harus mendorong investasi pada sektor-sektor padat karya dan industri yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, pemagangan, dan sertifikasi profesi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
Generasi muda tidak boleh hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan ekonomi digital. Bantuan permodalan dan pembinaan berkelanjutan pada Intreprenur pemula sehingga pengusaha muda terus berrumbuh.
Pada saat yang sama, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan hak pekerja, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan penghasilan yang layak. Sebab, rakyat yang memiliki pekerjaan dan pendapatan merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan Harus Disertai Pemerataan. Salah satu tantangan besar pembangunan Indonesia adalah memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu. Pembangunan infrastruktur, konektivitas antardaerah, pelabuhan, jalan, transportasi, energi, dan jaringan digital harus diarahkan untuk membuka pusat-pusat ekonomi baru.
Wilayah kepulauan, daerah perbatasan, kawasan timur Indonesia, dan daerah yang selama ini tertinggal harus memperoleh kesempatan pembangunan yang lebih besar. Keadilan ekonomi berarti setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing.
Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertinggal dari manfaat pembangunan. Membasmi tengkulak dan penimbun untuk menjaga kelangkaan barang serta menjaga stabilitas harga pasar.
Ukuran Keberhasilan tumbuh 8 % dapat dilihat dari sejumlah indikator yang harus menjadi ukuran keberhasilan, yaitu penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan riil masyarakat, bertambahnya lapangan kerja formal, menurunnya ketimpangan, meningkatnya produktivitas UMKM, serta membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Anggaran negara dioastikan harus benar-benar diarahkan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saatnya Membangun Ekonomi yang Berpihak kepada Rakyat. Sebab, tujuan akhir pembangunan bukan sekadar menjadikan ekonomi tumbuh 8 persen, melainkan menjadikan kehidupan rakyat Indonesia semakin baik, semakin sejahtera, dan semakin bermartabat. Rakyat memdapatkan makna dan arti kemrdeakaan sesunguhnya.
( Oleh : Dharmasena Wijanegara,SE.,MM
Ketua Umum Laskar Pribumi)




