Mataram- Munculnya oknum-oknum yang berupaya menggagalkan proses pemasangan plang nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) oleh pemerintah mendapatkan perhatian dari publik. Hal tersebut membuat berbagai pihak memberikan komentar dan dukungannya terhadap pemerintah.
Menyikapi persoalan tersebut Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPP PERADAH NTB). Mendukung penuh langkah pemerintah untuk segera memasang plang nama bandara sesui SK Kementerian Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Wilayah DPP PERADAH NTB Komang Juli Agustawan, S.H kepada wartawan melalui siaran persnya. Jum’at 25/12/2020.
“Pada prinsipnya kami tetap mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, dengan telah di tetapkannya regulasi terkait perubahan nama bandara sesuai SK Kementerian Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018, tentu kami mendukung itu.” ungkap Komang.
Disamping itu lanjit Komang, ini merupakan sebuah kohormatan bagi kita dalam kaitannya menghargai jasa Pahlawan. Ini menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat NTB khususnya bahkan Indonesia umumnya, jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan dukungan terhadap pemerintah tersebut merupakan hasil dari perundingan bersama pengurus DPP PERADAH NTB, setelah memperhatikan dinamika yang terjadi terkait polemik nama bandara tersebut.
Ia juga berharap agar polemik ini tidak terjadi berkepanjangan.
“Kita berharap pemerintah pusat dan daerah segera melakukan upaya-upaya agar tidak berlarut-larut dan menjadi polemik berkepanjanga ditengah-tengah masyarakat, Harapnya.
Untuk di ketahui bahwa sebelumnya pernyataan dukungan terhadap pemerintah juga datang dari Dewan Mustasyar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Najamudin Mustopa yang beredar di berbagai media online.
“Saya sebagai anggota DPRD NTB mendukung perubahan nama bandara itu dari BIL ke BIZAM, dan saya minta kepada Gubernur NTB untuk segera mengeksekusi sehingga nama bandara itu menjadi BIZAM. Karena nama itu telah diberikan oleh Negara, ibaratnya saya memberikan nama pada anak saya, lalu kenapa kalian yang marah,” tegas H. Najamudddin pada acara Wisuda Santri dan Pelantikan PCNW Sikur di Ponpes Albanawa Sikur. Kamis 24/12/2020.
Ia juga menambahkan pemberian nama oleh Negara itu harus dikawal dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terutama Gubernur. Gubernur dan Wakil Gubernur harus tegas dalam menjalankan tugas Negara karena kebijakan Nama BIZAM itu sudah disetujui Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan.
“Nama BIZAM itu sudah jelas karena ada persetujuan Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, dan ini menjadi amanah Negara yang harus dieksekusi oleh Pemerintah Daerah, kalau ada yang menghalangi tugas Negara kan ada Polisi dan Tentara yang juga mengawal kebijakan tersebut. Untuk itu saya minta Gubernur dan Sitti Rohmi Djalilah untuk tegas mengeksekusi hal tersebut,” Kata H. Najamuddin yang juga Anggota Komisi I dan Ketua dewan Kehormatan DPRD NTB. (Rahman)
