Prof H Agustitin: Skema Perlindungan dan Pemulihan Koperasi- KUMKM Paska, Pandemi Covid-19

banner post atas

Pelaku Koperadi dan UMKM denga modal terbatas minim tentu sangat rentan yg tentunya harus masuk kategori penerima Bansos. 

Mereka juga harusb” termasuk penerima insentif pajak terutama bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.

Perlunya pemberlakuan tarif pajak PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020,”.

Iklan

Perlunya relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM, termasuk.”penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dsb, harus adanya perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM, yang jumlahnya masih sangat fantastis, hingga mencapai ” 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan,”.Sangat tepat apabila kementerian BUMN, termasuk pemda dapat menjadi penyangga produk Koperasi.dan KUMKM; di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.

Dalam hal ini setidaknya ada langkah penanganan yang serius terhadap dampak ekonomi KUMKM, baik di masa pandemi maupun pasca pandemi Covid-19.

Di masa pandemi, telah adad beberapa langkagkah/ ss?skema yang harus segera di persiapkan “termasuk pengadaan e-Learning melalui eduk u.mk.m.dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco”,..

Di masa pasca pandemi, Kemen Koperasi dan UMKM diharapkan dpt menggulirkan program Kakak Asuh UMKM dan Konvoi Produk Nasional, yang dijalankan oleh Smesco. Ada juga perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“Program penguatan modal kerja koperasi oleh LPDB KUMKM serta digitalisasi UMKM dan koperasi”,

Bagi koperasi dan UMKM yang tidak memiliki infrastruktur digital (modem internet dan ponsel pintar), bagi yang masih kekurangan dana dapat mengakses internet.

Pihak kemenkop akan memberikan dukungan akses internet dan akses ke platform digital. “Tujuannya, membantu UMKM offline untuk memiliki perangkat yang diperlukan untuk dapat mengakses dunia digital”,dengan :
Langkah sebgaiberikut
1. dengan memberikan literasi digital,
2.dengan membekali UMKM pengetahuan digital yang memadai.
3. untuk meningkatkan daya saing.

BACA JUGA  ALHAMDULILLAH LAZ-NW DKI JAKARTA TERBENTUK

“Implementasinya, akan memberikan literasi digital kepada UMKM offline, disertai pendampingan dan pendaftaran ke platform digital”,

Setidaknya ada lima skema perlindungan dan pemulihan Koperasi dan UMKM di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
A. Bagi, pelaku UMKM yang berkekurangn dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos. Lalu,

B, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Di mana tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020,”.
C, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM. Dirinya memastikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda.”Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, LPDB KUMKM, dan lainnya,”

D. Perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Tercatat ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

E, Menjadi suatu keharusan Kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM. Terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga,”.

Tentu kita semua tahu pada saat krisis terjadi tahun 1998, sektor Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang sanggup menjadi ‘pahlawan ekonomi’, karena para pelakunya meningkatkan ekspor terbesar. Untuk itu, di masa pandemi Covid-19 ini, menurut Teten, pemerintah akan kembali memainkan peran koperasi dan UMKM, sebagai buffer atau penyangga ekonomi nasional.

“Situasi Covid-19 ini dijadikan sebagai momentum untuk reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di Indonesia, dari aktivitas on farm menuju off farm, dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani melalui pengolahan produk pertanian maupun pengembangan usaha berbasis koperasi,” tegas Menkop UKM Teten Masduki, saat menjadi keynote speaker webinar dengan tema ‘Peran Koperasi Pertanian Sebagai Wadah Peningkatan Produksi, Kesejahteraan dan Daya Tawar Petani Pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19 Terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia,.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Direktur Pangan dan Pertanian BAPPENAS, bahwa pada Quartal 1 2020 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, menurun sebesar 1,17% (YoY); dalam hal produksi tanaman pangan menurun hingga 10,31%, sementara jasa pertanian hingga -1,39 persen.

BACA JUGA  Kabag.Ekonomi M.Azlan: BUMD Kita Menunjukkan Neraca Keuangan Yang Positif.

“Hal tersebut disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja musiman di tingkat petani, karena berlakunya pembatasan pergerakan antar daerah, hambatan distribusi input (pupuk, bibit, dsb.) dan penurunan daya beli masyarakat karena banyaknya PHK,” .
Banyak usaha sektor Food and Baverage (F&B) yang terpaksa tutup, sehingga menyebabkan anjloknya harga komoditas pangan dan rusaknya beberapa komoditas pertanian. Untuk itu, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan petani, dan koperasi dipilih sebagai jalan/solusi untuk mewujudkan program tsb .

Nampknya program korporasi petani telah resmi dimasukkan ke dalam RPJMN periode 2020–2024 dengan target terbentuknya minimum 350 korporasi petani, 5 persen peningkatan produktivitas setiap tahunnya, dan peningkatan penghasilan minimum Rp64 juta/petani/tahun.

Permasalahan yang menghambat perkembangan koperasi saat ini adalah integritas pengurus-pengelola, serta budaya sosio-ekonomi petani (kebiasaan menjual secara tebasan dan panen raya),”. tantangan terberat dalam korporasi petani adalah mengubah pola pikir semua pihak. Sehingga ke depannya, perlu melaksanakan program penerapan Korporasi Petani pengguna, dengan tujuan mendirikanperusahaan perusahaan profesional yang mayoritas dimiliki oleh petani, agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, meningkatkan akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan sektor pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

“Korporasi petani tidak hanya didanai melalui APBN, dan juga bukan proyek APBN. Namun, akan difasilitasi realisasinya dengan sumber pendanaan yang beragam, bukan hanya dari APBN. Sehingga diharapkan petani dapat menjadi investor di produk pertaniannya”, RKP Pemerintah tahun 2021 dalam sistem pangan juga akan terfokus pada penguatan sistem pangan nasional dalam menjamin keberlanjutan produksi petani/nelayan dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. “Guna mewujudkan Korporasi Petani menjadi wadah bagi modernisasi pertanian melalui penerapan smart farming, inovasi pertanian dan kelembagaan profesional, perlu adanya keterlibatan semua pihak termasuk LSM,”