Ketua FRB Lotim, Desak DPRD Bentuk Pansus Dana Covid-19.

banner post atas

Sinar5news.com – Selong – Ketua Forum Rakyat Bersatu ( FRB ) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) Eko Rahardi mengaku miris dengan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS)  yang menimbulkan kekisruhan ditingkat Desa atau Dusun disebabkan karena bantuan yang dianggap oleh masyarakat tidak merata.

Ia mencontohkan pengadaan untuk masker saja hamper mancapai Rp.3 milyar nialainya, sementara kita mendengar banyak sekali pihak lain yang memberikan sumbangan masker untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Anggaran Covid-19 yang tahap pertama yakni bulan Mei itu sudah terelasasi, disana ada anggaran masker dengan nilai hampir 3 milyar,sementara banyak pihak lain yang menyumbang, apakah ini juga mereka hitung. Ada telur juga anggarannya Rp.3 milyar. Berarti ini kan ada terindikasi dugaan kuat disalah gunakan dana Covid ini,dan banyak yang mendapat manfaat,”Ungkap Eko.penuh tanda Tanya.

Iklan

Eko Rahadi juga mendesak DPRD Lombok Timur untuk segera membuat Panitia Khusus(Pansus) Covid-19 untuk menelisik penggunaan dana Covid ini sudah tepat sasaran atau justru ada yang disalah gunakan.

“Saya minta kepada Anggota DPRD Lombok Timur untuk segera membentuk Pansus, karena ini menyangkut persoalan perut, jangan hanya dating kemasyarakat saat akan pemilihan saja, kalau ada yang ditemukan penyelewengan di dana Covid ini, segera dibawa keranah hukum,” Harapnya.

Ia juga minta atas nama masyarakat Lombok timur kepada para wakil rakyat ini, agar membuka hati jangan sampai dian terhadap persoalan ini, karena kalau mereka diam nanti akan berimplikasi kepada penafsiran yang kurang baik terhadap sikap dewan tersebut. Dan persoalan tidak meratanya masyarakat yang dapat bantuan.itu menyebabkan persoalan ditingkat bawah.

“Coba kita lihat sekarang, sudah ada Kadus yang di tahan, karena melakukan pemotongan BST dengan maksud untuk memberikan kepada KK yang tidak dapat. Bapak-bapak pejabat ini harus berpikir,petugas Negara yang paling bawah( Kades dan Kadus-red) yang paling susah saat ini, karena kalau bantuan ini tidak merata, yang paling pertama dicaci maki oleh masyarakat adalah mereka,” Terangnya. 

Untuk itu ia berharap Dewan harus segera membuat Pansus untuk mempertanyakan kemana saja dana Covid yang begitu besar digunakan atau dieksekusi oleh pihak eksekutif ini.Dewan jangan diam saja.

“Apa susahnya memanggil eksekutif untuk mepertanyakan kemana saja, atau untuk apa saja dana Covid yang begitu besar itu digunakan. Saya mendengar itu pada tahap pertama sudah direalisasikan Rp.23 milyar(100%). Untuk itu wakil rakyat jangan diam saja? Dan kalau diam bisa menimbulkan pertanyaan yang kurang baik, seperti jangan-jangan Dewan itu diam karena mereka dapat bagian,” Tegas Eko Rahadi yang juga sebagai Lowyer di Lotim itu

Ketua Forum Rakyat Bersatu(FRB) juga mengapresiasi langkah baik yang ditempuh Bupati Lombok Timur, untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakatnya di Lombok Timur ini, namun oknum-oknum tertentu yang membuat suasana masyarakat jadi tidak nyaman karena masih ada diantara mereka yang belum mendapat bantuan.

“Saya mendukung penuh kebijakan Bupati ini, niat Bupati baik untuk membantu masyarakatnya, tapi para oknum-oknum ini yang membuat suasana ini jadi kacau. Untuk itu saya berharap kepada Bapak Bupati untuk menegur bawahannya yang ada indikasi melakukan hal yang kurang bagus,” Pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Drs. H. Muhammad Juaini Taofik,M.AP mengatakan, Kalau JPS Kabupten sesuai dengan LKPP No 5 tahun 2020 . tempat Dana JPS Kabupaten ini di Dinas Perindag yang selaku OPD, yang menunjuk PD Selaparang Agro untuk pengadaan Barang tersebut, Ujaranya, saat di konfirmasi kepada awak media, Jumat, 12/6/2020.

Kalau mengenai Suplayer nya itu di luar Konteks kami, karena kami sudah ber Kontrak dengan, PD Selaparang Agro, bagaimana Selaparang Agro itu mendapatkan barang, itu ranah Selaparang Agro.

 

BACA JUGA  Sekilas Tentang Nazham Batu Ngopal

(Bul)