Anggota DPRD NTB,Kritisi Dugaan Jual Beli Jabatan Di Pemkab.Lotim NTB.

Anggota DPRD NTB,Kritisi Dugaan Jual Beli Jabatan Di Pemkab.Lotim NTB.

Sinar5news.com – Mataram – Anggota DPRD NTB dari Komisi I yang membidangi Pemerintahan,Hukum dan HAM. H.

Najamuddin Mustofa mengaku sudah mendengar adanya dugaan praktik jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Hal itu diungkapkan di Gedung Dewan jalan Udayana Mataram. Senin(27/01/2020).

Foto : H.Najamuddin Mustofa (Anggota Komisi I DPRD NTB)

Menyimak informasi tersebut H.Najamuddin Mustofa sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atau koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

“Saya sudah minta kepada Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena memang di Lombok Timur itu banyak pelanggaran yang dilakukan,banyak yang mengeluh misalnya pejabat yang dinonjobkan tapi langsung non job ditempat tersebut,” Ungkap Senator yang berasal dari Montong Tangi,Sakra Lombok Timur.

Ia juga menambahkan dari apa yang dilihatnya pemerintahan Sukma sudah tidak menjalankan visi dan misinya,tetapi dia menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan orang dekatnya.

“ 18 visi misi Sukma sudah dua tahun berjalan pemerintahannya belum ada yang dijalankan. Mana janji satu lapangan untuk satu desa, satu Ambulan satu Desa, mana janji 100 lapangan pekerjaan untuk masing-masing desa, janji air bersih dan lain sebagainya,” Ujarnya.

Sementara saat ini pemerintah daerah Lombok Timur mengalami defisit anggaran sampai milyaran rupiah, karena terlalu gandrung dengan belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangannya.

“Itu artinya pemerintah daerah Lombok Timur tidak melakukan perencanaan, maka akan terus bertumpuk angka kemiskinan disana,” Paparnya.

Terkait hubungan Eksekutif dan Legislatif H.Najamuddin Mustofa melihat sama saja sama-sama adem tetapi rakyat yang dirugikan.

BACA JUGA  Berstatus PDP Sekretaris Kota Tidore Meninggal

“Eksekutif dan Legislatif itu satu seri, Bupati Lombok Timur dan DPRD Lombok Timur memang kelihatan adem ayem tapi karena adem ayem tersebut rakyat yang dirugikan,”Ungkapnya dengan tegas.

BACA JUGA  Terkait Perusakan Plang Nama BIL ZAM, PT Angkasa Pura : Posisi Kami Netral

Untuk itu kita berharap Pemerintah daerah Lombok Timur dapat mendengarkan saran dari orang yang baik-baik jangan mendengarkan orang-orangnya saja.

Sehingga terkesan menjalankan roda pemerintahannya tidak sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye tetapi menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan orang dekatnya.

“Saya menyatakan dengan tegas bahwa Bupati Sukiman tidak menjalankan pemerintahannya sesuai visi misinya,sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendapat masalah,” Pungkasnya.(Bul)

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA